Rabu, 06 Januari 2010


READ MORE -

Minggu, 01 Februari 2009

Sosiologi

PERLUNYA REORIENTASI SOSIOLOGI

DI INDONESIA

(Canang Bagus Prahara Umpu)



I. Pendahuluan

Apabila Sosiologi difahami sebagai ilmu sosial yang paling komprehensif dan dapat menarik generasasi paling luas, karena mempelajari dan menemukan hubungan antara pelaku sosial yang berkelompok, maka Sosiologi dapat seakan-akan memanyungi ilmu-ilmu sosial lain. Dalam ranah ilmu Ekonomi telah dikembangkan falsafah dasar mengenai penguasaan, pemanfaatan/eksploatasi dengan tujuan produksi dan konsumsi sumberdaya, baik alam maupun manusia, menurut perinsip kegunaan (utilitarianisme). Karena itu Ekonomi modern, menyimpang dari falsafah semasa ekonomi klasik A. Smith, mengabstraksikan dimensi keadilan dan pemerataan (Gouldner, 1973). Itu pula yang mendekatkan sifat ekonomi ke ilmu alam diera neo-klasik.

Bersebrangan dengan itu Ethnologi memusatkan studi deskriptifnya pada budaya kelompok-kelompok ethnis, terutama yang berada dalam tahap perkembangan pra-sejarah dan / atau pra-aksara.

Ilmu Antroophologi yang sudah mulai menjembatani dua ranah tersebut dengan mempelajari, baik aspek manusia sebagai organisme (Physical Antrhopology) maupun perilaku dalam lingkungan kebudayaan (Ethology Cultural/Social Antrhopology).

Ilmu politik memusatkan perhatian pada hubungan dan interaksi yang berkaitan dengan pembagian dan pertukaran kekuasaan (=power). Sejarah menjadi sangat relevant dalam menekuni Sosiologi karena menunjukkan kecenderungan (trends) dan membuka peluang, baik untuk memahami proses perubahan, bertahap atau sebagai loncatan, maupun membuka peluang untuk membanding gejala sosial/ kemasyarakatan. Beberapa cabang kelompok ilmu lain yang sering di acu sebagai kelompok Humaniora seperti Hukum, Pendidikan dan komunikasi pun menunjang dan memberi pengetahuan sangat berharga untuk sosiologi.

Dalam zaman penjajahan Belanda masyarkat Indonesia yang belum dipersepsikan sebagai satu kesatuan, lebih dipelajari dari sudut pandang Ethnologi dan Antropologi budaya. Berkaitan dengan itu juga Hukum Adat sangat diminati baik oleh sarjana Belanda maupun Indonesia, dan banyak diantara mereka bergelar Sarjana Hukum. Mungkin minat tersebut juga merupakan kebutuhan pemerintah Hindia Belanda yang ingin menghayati sifat dan tata kehidupan terutama suku-suku bangsa yang berperan di Nusantara. Nama-nama besar seperti Krom, Veth, dan Snouch Hurgronje boleh dikatakan perintis ilmu-ilmu sosial ini di Indonesia sejak akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Sejak tahun 1920-an timbullah minat sarjana-sarjana Belanda untuk memahami masyarakat lebih luas, karena gejala-gejala sosial yang disoroti tidak terbatas pada lingkungan suku bangsa atau group ethnis. Di antaranya adalah B. Schrieke (1890-1945) yang menulis karangan-karangan ethnografis dan sejarah, sehingga gabungan kedua konteks itu bercorak Sosiologi. Salah satu variabel yang jelas mencerminkan ilmu Sosiologi yang menjadi garapan Schrieke adalah Akulturasi.

Misalnya Shcrieke mengulas “Pergeseran kekuasaan Politik dan Ekonomi di Nusantara antara abad ke 16 sampai abad ke-17”. Satu sebab mengapa Schrieke kurang dikenal dan tulisannya kurang dibaca ialah karena beliau menulis dalam bahasa Belanda. Baru setelah tahun 1955 beredarlah kumpulan karangan Schrieke yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris (2 jilid. 1955).

Tokoh Belanda lain yang melalui karangan sejarah melukiskan mayarakat Indonesia adalah J.C. van Leur (1934-1942). Jelas konteks makronya tercermin dari judul-judul karangan seperti a.l. Indonesian Trade and Society. Seorang Sarjana Hukum lain yang dikenal dan menulis tentang Indonesia masa kini (kontemporer), bahkan juga meletakkan Indonesia dalam konteks lebih luas lagi adalah Prof. W.F. Wertheim (1899-2001) yang pernah mengajar di Rechts Hogeschool di Jakarta (1936) dan menjadi guru besar tamu di Fakultas Pertanian, UI (Bogor) 1957.

Karena Wertheim mengalami pendudukan Jepang di Indonesia dan sempat mengamati kebangkitan Nasional Indonesia pula, beliau, dapat merekam perubahan sosial dalam bukunya “Indonesia Society in Transition” dari daerah jajahah menjadi Republik yang berdaulat.


II. Theori Perkembangan Sosiologi

Pengaruh sosiologi Eropa memang juga menggali dan dari pemikir-pemikir falsafah a.l. Bapak Sosiologi August Comte (1798-1857). Pendekatan yang agak ethno-Antropologis tercermin juga dalam buku E. Durkheim tentang agama, tetapi buku-buku lain seperti mengenai “Pembagian Kerja” (1966) dan “Bunuh Diri” sudah jelas dikarang dalam konteks makro sosiologi. Memang penyebaran theori-theori klasik Sosiologi di Indonesia tidak terlalu luas, nama-nama seperti P. Sorokin, M. Weber, Znaniecki, Marx, Von Wiese, G. Simmel, T. Shanin dan banyak lagi kurang mengisi bahan kuliah para dosen. Sejak pertengahan 1950-an Indonesia mulai mengirimkan mahasiswa untuk berbagai ilmu sosial keluar negeri, tetapi ada kecenderungan lebih banyak ke Amerika Serikat daripada ke Eropa.

Antara lain Soedjito Djojohardjo dikirim ke Inggris, tetapi lebih banyak lagi yang belajar di Amerika dan menghasilkan thesis Ph.D. seperti Prof. Selo Soemardjan, Mely Tan APU, Prof. Hasyah Bachtiar (hanya sebentar di Universitas Amsterdam sebelum ke Harvad) dan lain-lain.

Perlu dipahami bahwa pengembangan dan perkembangan theori yang digubah pakar Sosiologi tidak terlepas dari kejadian-kejadian besar dalam masyarakat dan pengaruh-pengaruhnya kepada pemikir / ilmuwan yang kemudian menerima sejumlah assumsi yang mendasari theori. Demikian keperluan pemerintah jajahan di Hindia Belanda mendorong ilmuwan menelusuri adat kebiasaan suku-suku bangsa di Nusantara. Pengertian yang diperoleh mengarahkan kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga mereka yang dijajah tidak menimbulkan penolakan atau pembangkangan yang terlalu kuat.

Dalam masa 1800-1825, dibawah pengaruh tumbuhnya kaum borjuis di Eropa dan awal industrialisasi yang menimbulkan / menyuburkan “budaya utilitarianisme” sosiologi seakan-akan hanya mempelajari gejala-gejala yang tersisa (unfinished business) dalam perjalanan revolusi industri. A. Gouldner (1973:92) mendeskripsikannya dalam kalimat “Sociology made the residual, Social, Element its sphere”. Jadi ranah sosiologi seakan-akan dipisah dari perkembangan ekonomi dan teknologi. Baru sekitar pertengahan abad ke-19 sosiologi, ekonomi dan politik (Marx, 1848) mulai difahami sebagai bidang-bidang ilmu yang saling terjalin.

“Sociology thus remains concerned with society as a “whole” as some kind of totality, but it now regards itself as responsible only for one dimension of this totality. Society has been parceled out analytically (Tj. Only) among the various social sciences. From this analytic standpoint, sociology is indeed, concerned with social systems or society as a “whole”, but only as it is a social whole”. (Gouldner, 1973:94)

Theori dalam ilmu sosial pun mencari keteraturan perilaku manusia serta pemahaman dan sikap yang mendasarinya. Karena keadaan masyarakat yang berubah-ubah, pemahaman, sikap dan perilaku warga/pelaku social pun dapat berubah. Memang perubahaan sosial bisa bersifat makro, tetapi juga bisa lebih mikro mencakup kelompok-kelompok masyarakat yang relatif lebih kecil dari satu bangsa, atau kumpulan bangsa-bangsa.

Theori juga mengandung sifat universalitas, artinya dapat berlaku di lain masyarakat yang mana saja, walaupun sering dibedakan atara Grand Theory dan theori yang cakupannya tidak seluas itu. Theori August Comte, Karl Marx dan beberapa theory Max Weber dapat digolongkan ke Grand Theory, sedangkan theori Parson relatif mikro karena melepaskan diri dari kerangka sejarah dan memfokuskan analisnya pada sistem sosial dan struktur, lebih khusus dalam masyarakat Amerika Serikat. Seorang ahli Sosiologi Alwin Gouldner (1971) yang bersifat kritis dan menulis buku berjudul “The Coming Crisis of Western Sociology” mengungkapkan bahwa Talcott Parsons menghasilkan “Academic Sosiology” dimasa Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang dahsyat (1930), bahkan aliran tersebut kemudian mempengaruhi di luar A.S. Parsons juga mencoba mencari penyelesaian lebih prgamatis dalam zamannya yang pemikirannya membuahkan theori “Social System”.

Ini sebabnya theori tesebut juga mempengaruhi pengajaran dan pemahaman sosiologi, yang waktu tahun 1930-an menarik banyak penganut pakar Sosiolog di luar AS. Bahkan sedemikian rupa sehingga menggusur theori-theori sosiologi dalam tradisi Eropa, seperti Max Weber, Karl Mannheim dan lain-lain yang tidak mengesampingkan dimensi falsafah dan sejarah. Jadi boleh dikatakan sosiologi Meso timbul dengan theori Parsons, tetapi dengan mengorbankan faktor “dinamika” (perubahan sosial makro yang ciri Sosiologi Eropa) dengan mengunggulkan “Struktur dan Fungsi”.

Akibat pengaruh Amerika Serikat sebagai negara adidaya setelah 1950 yang terus meluas setelah perang dunia kedua, theori Sosiologi dinegara berkembang pun terpengaruhi, karena menekuni masalah yang tidak melampaui batas “nation state”. Negara-negara baru dengan kesadaran nasional yang tinggi ingin mengatur struktur kelembagaan dalam masyarakat masing-masing. Sekarang di Indonesia mulai terasa adanya dilemma, karena “nation state” belum mantap sudah timbul Globalisasi yang pasti merubah pengelompokan dan perilaku-perilaku sosial yang lebih universal.


III. Reorientasi sosiologi di Indonesia.

Baik lahirnya “nation stateIndonesia di pertengahan abad ke-20 dan pembangunan nasional yang digalakkan selama periode pemerintahan Orde Baru merangsang tumbuhnya theori struktur dan fungsi Parsons. Bukan saja pragmatik (non-dinamika) yang dipentingkan karena tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kurang mengulas perubahan sosial dan konflik.

Perubahan struktur sosial yang sebenarnya di Indonesia akan dimulai tahun 1960 dengan mengatur agraria, berhenti tetapi itu (1965) dan kemudian andalannya adalah menumbuhkan klas menengah. Sering dikatakan bahwa klas menengah merupakan prasyarat untuk pertumbuhan demokrasi maupun ekonomi. Dialektika dalam masyarakat yang mengandung potensi konflik, antara sentralisme politik dan arus kebebasan generasi muda yang tertekan, meletus waktu krisis 1997 dan Reformasi 1998 sampai menggoncangkan sendi-sendi masyarakat. Gejala-gejala yang sebelumnya latent, sekarang menjadi perhatian Rakyat, dan aneka elite menjadi faktor yang penting dalam usaha mecapai konsensus nasional baru.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, terasa bahwa buku P. Sorokin (1928) “Contemporary Sociological Theories” sudah diperluas dengan theori-theori yang sudah lebih mengintegrasikan beberapa cabang ilmu-ilmu sosial. Pertautan antara aspek-aspek psikologi misalnya dapat ditemukan dalam buku R. Presthus (1962) dan D. Riesman dkk. (1961). K. Boulding (1962) seorang guru besar ekonomi menambahkan teori konflik dan memperkaya theori klasik terdahulu (Marx, Simel, Coser). Erat pula kaitannya dengan gejala-gejala yang kita alami sejak Reformasi 1998 adalah buku-buku C. Wright MILLS (2959 dan 1963)

Analisa-analisa pakar-pakar tersebut diatas menunjukkan pentingnya dinamika sosial dalam masyarakat modern yang lebih memperkaya imajinasi sosiologi kita. Jadi di Amerika Serikat setelah T. Parsons timbul mazhab-mazhab Sosiologi muda yang lebih memahami pentingnya gejala perubahan dan konflik sosial, yang pada hemat penulis lebih merupakan warisan dari tradisi Sosiologi Eropa.

Ini dibenarkan oleh a. Gouldner yang menulis dan menyimpulkan bahwa “Academic Sociology semakin terjalin dengan analisa K. Marx, sehingga di Amerika misalnya menimbulkan gerakan “New Left” menentang Establishment atau di Eropa (Jerman) “Tentara Merah” dengan tokoh muda Beader Meinhof. Mungkin P.R.D di Indonesia dapat diketegorikan dalam pemberontakan generasi muda seperti itu, yang sudah jenuh dengan elite Orde Baru di Jepang pun ada gerakan-gerakan serupa. Pemberontakan menentang tradisi dan pemikiran generasi “arrive” yang kolot oleh generasi muda selalu akan timbul dalam masyarakat manusia sebagai terjadi tahun 1945, sebentar di tahun 1965 dan dewasa ini sejak tahun 1998.

Dalam arti yang lebih murni memang paradigma yang umum dianut sarjana Sosiologi di Indonesia perlu dirubah. Kalau di Zaman Orde Baru sukar untuk menganalisa secara terbuka gejala stratifikasi sosial dan konflik antara Klas, sekarang sudah lebih bisa diterima, karena memang gejalanya sudah ada sejak zaman penjajahan sekalipun. Struktur feodal memang berlapis-lapis dan eksploatasi jelas sudah ada. Jadi perlu reorientasi sosiologi untuk banyak ilmuwan Sosiologi dan cedekiawan yang memperhatikan perkembangan kebudayaan karena keadaan sudah berubah. Tantangan bukan hanya ada di dalam negeri, tetapi sekaligus juga dalam hubungan kita dengan negara dan bangsa, bukan saja yang geografis menjadi tetangga kita, tetapi juga dengan negara-negara sebenua, bahkan di benua lain.

Satuan pelaku sosial bukan saja lagi “nation state” tetapi komunitas negara atau bangsa yang sudah melintasi batas nation-state. Mazhab-mazhab agama menjadi salah satu ilustrasi jelas, tetapi juga “pendukung pelestarian alam dan lingkungan, serta perjuangan untuk “Hak Azasi Manusia” dan “Gender” dapat segera difahami sebagai komunitas besar yang menjadi ciri pengelompokan Global.

Sosiologi tidak dapat lagi bertahan dengan membatasi diri dengan mempelajari “residual social elements seperti pernah digagas oleh cendekiawan Prancis Saint Simon di awal abad ke-19. Inilah sebabnya mengapa perlu ada reorientasi Sosiologi di Indonesia; bukan ekonomi lagi yang akan bertahan sebagai “The Queen of The Social Sciences”, tetapi sosiologi yang mengulur tangan kepada cabang-cabang ilmu Sosial lain dan Humaniora untuk menganalisa dan memecahkan masalah kemasyarakatan secara terpadu.

READ MORE - Sosiologi

Implementasi UU No. 22/1999

IMPLEMENTASI UU NO. 22/1999 TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN

ANTARA PUSAT DAN DAERAH


(Canang Bagus Prahara Umpu)



I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang merupakan sebuah negara yang memiliki ribuan pulau baik besar maupun kecil secara tidak langsung kemudian memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Dimana banyak suku bangsa, adat istiadat, budaya dan religi yang berbeda-beda satu sama lain. Indonesia mempunyai sebuah julukan yaitu, Zamrud Khatulistiwa. Mengapa Indonesia mempunyai julukan tersebut disebabkan karena Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudera yaitu benua Asia dan Australia serta samudera Hindia dan samudera Pasifik. Pertemuan antara kedua benua serta kedua samudera itu tersebut menghasilkan sebuah percampuran flora dan fauna serta akulturasi kebudayaan. Indonesia dengan percampuran tersebut membuat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda.

Negara Indonesia yang memiliki bentuk Negara Kesatuan memiliki struktur sosial dan etnisitas yang beragam. Sedangkan bagi negara yang memiliki homogenitas yang cukup tinggi mempunyai banyak peluang dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan federalisme, terutama menyangkut pembilahan sosialnya. Sedangkan di suatu negara yang tingkat fragmentasi sosialnya sangat tinggi, memerlukan suatu pemerintahan nasional yang sangat kuat. Selain itu, format politik dalam sebuah negara juga ikut menentukan terhadap pilihan atas bentuk negara, yaitu terhadap derajat demokratisasi dari negara tersebut.

Implementasi, sebagaimana halnya dengan pembuatan kebijaksanaan publik itu sendiri, melibatkan berbagai macam kepentingan, apalagi untuk sebuah kebijaksanaan yang membawa implikasi perubahan yang begitu besar sebagaimana yang diharapkan oleh otonomi daerah yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

II. PEMBAHASAN

Sejak dirumuskannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 kebijaksanaan tentang otonomi daerah ini telah banyak mengundang pelbagai macam perdebatan. Mungkin karena banyaknya “stake holder” baik yang berasal dari dalam lingkungan pemerintahan ataupun “stake holder” yang berada diluar lingkungan pemerintahan. Mengapa perdebatan tentang kebijaksanaan ini begitu intensif bahkan memsuki dataran kontroversial? Jawabannya barangkali terletak pada dua hal yang mendasar, yaitu :

Pertama, Perubahan yang dibawakan oleh UU ini begitu besar. Misi yang yang sangat kental dari otonomi daerah yang dicanangkan melalui UU no. 22 adalah penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional, pengembalian martabat dan harga diri masyarakat daerah yang sudah sekian lama dimarginalkan, bahkan dinafikan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Akibat kekuasaan yang hegemonistik yang dinikmati oleh pemerintah dan masyarakat di Jakarta menjadi terganggu. Kekuasaan dengan segala atributnya kemudian harus di bagi masyarakat di daerah. Tentu saja tidak mudah bagi pemerintah di Jakarta untuk merelakan kekuasaan tersebut dibagi-bagi. Sementara itu kata kunci dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah ”devolusi” kekuasaan kepada daerah.

Kedua, Begitu kebijaksanaan ini dicanangkan tiba-tiba banyak orang yang terlibat dalam memperdebatkannya. Bermunculan sejumlah ahli atau pakar pemerintahan daerah atau pakar desentralisasi yang sebelumnya belum atau tak dikenal. Dan banyak pula orang-orang yang tiba-tiba menjadi pakar masalah pemerintahan dan otonomi daerah sementara latar belakang pendidikan dan pengalamannya tidak mendukung.

Memang, pilihan terhadap desentralisasi ataupun otonomi haruslah dilandasi oleh argumentasi yang yang kuat baik secara teoritik maupun empirik. Dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam mengadopsi dan mewujudkan pemerintahan yang federalistik, maka memang sebagai alternatif adalah dengan memilih bentuk Negara Kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan dasar prinsip-prinsip desentralisasi, yang menyangkut hubungan kekuasaan dengan segala dimensinya antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Tetapi yang menjadi permasalahan kemudian adalah ide-ide dari definisi hak-hak pemerintah lokal atau daerah tidak dapat di perjelas yang kemudian akan membuat kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di daerah maupun di pusat. Demikian juga prasyarat apa yang diperlukan agar otonomi daerah dapat diwujudkan dengan baik dalam sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kalangan teoritisi pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar atas pilihan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara empirik maupun secara normatif-teoritik. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengadopsi sistem federasi ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Selazar (dalam Seymour Martin Lipset, 1995). Di antaranya argumentasi tersebut adalah : effisiensi dan effektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi negara merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks. Pemerintah negara mengelola berbagai dimensi kehidupan, seperti misalnya bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, agama, integrasi sosial, pertahanan dan keamanan dalam negeri, dan lain-lainnya. Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pengatur jalannya pemerintahan dan juga sebagai pengatur perjalanan proses interaksi sosial yang terjadi masyarakat.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, ternyata bukan hanya sekedar pada dataran perimbangan kewenangan dan perimbangan keuangan saja secara politis. Tetapi terdapat juga permasalahan-permasalahan yang lain, seperti pada pasal 7 UU No. 22 tahun 1999 tentang penyerahan seluruh kewenangan kepada daerah kecuali lima kewenangan yang masih tetap dipegang oleh pusat yaitu : kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, pengadilan, kebijakan fiskal dan moneter dan agama. Kemudian yang mejadi pokok persoalan salah satunya adalah permasalahan mengenai pengaturan tata berkehidupan beragama yang masih tetap dipegang oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diatur oleh Departemen Agama, sedangkan kewenangan pemerintahan lainnya di pegang oleh pemerintah daerah, terserah kepada kepala daerah untuk masalah pengaturannya.

Meskipun pemerintah daerah mendapat pengecualian urusan agama adalah dikatakan merupakan suatu cara untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan serta kesatuan bangsa, jangan sampai daerah-daerah pecah karena motivasi keagamaan. Karena dalam pelaksanaannya belum dapat dipastikan dan dikatahui secara pasti, masih banyak faktor-faktor yang harus diperhitungkan lagi. Telah banyak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan pertentangan antar umat beragama di daerah-daerah seperti yang terjadi di Aceh, Maluku terutama Ambon, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat, Riau. Namun masalah pertentangan antar umat beragama yang terjadi di daerah-daerah tersebut selain di Maluku sudah tak terdengar lagi kabar beritanya, tentu saja bukan karena permasalahan ini sudah tuntas, melainkan pemerintah yang berwajib sepertinya cuci tangan atas kasus-kasus ini.

Penjelasan yang mendasar dari pemerintah juga belum diketahui oleh masyarakat luas, yang di dengar hanyalah karena ulah provokator yang mengancam ketertiban dan keutuhan NKRI. Sampai sekarang belum tampak tanda-tanda akan mereda dan terselesaikannya konflik yang berbau SARA ini, bahkan tindakan maupun kebijakan yang diambil pemerintah cenderung pragmatis dan menggunakan represifitas aparat pemerintahan sehingga memunculkan permasalahan baru, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM dimana rakyat sipil yang tak berdosa menjadi korban, dan tidak terjaminnya kondisi yang aman dan tentram di masyarakat yang seharusnya difasilitasi pemerintah. Melihat permasalahan yang terjadi ini, timbul pertanyaan apakah Pasal 7 UU No. 22 tahun 1999 dapat membuat agama menjadi faktor pemersatu daripada faktor pemecah belah apabila pemerintah daerah tidak secara eksplisit diikutsertakan dalam pembinaan persatuan dan kesatuan umat beragama di masing-masing daerahnya?

Sedangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan faktor kehidupan beragama dimasukkan di dalam bidang pendidikan dan kebudayaan telah dilimpahkan pada pemerintah Daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999. Memang, antara agama, pendidikan dan kebudayaan merupakan ketiga faktor yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Faktor pembinaan umat beragama dapat di selaraskan dengan faktor pendidikan dan basis sosial kultural masyarakat yang harapannya akan lebih memudahkan dalam pembinaannya oleh pemerintah daerah. Namun, yang tersirat dalam pasal 7 UU No 22 tahun 1999 dan pasal 11 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 adalah belum ada kewenangan penuh bagi pemerintah daerah untuk mengakomodir dan memfasilitasi kehidupan beragama di daerahnya.

III. KESIMPULAN

Agama mempunyai banyak dimensi, sehingga tanggung jawab yang diemban pemerintah pusat –dalam hal ini departemen agama- seharusnya tidak hanya mengatur masalah ritual keagamaan masing-masing agama –menyangkut pembangunan sarana prasarana ibadah- saja dan implikasinya dalam melaksanakan kepentingan nasional Indonesia, misalnya menjamin keutuhan NKRI, namun yang terpenting adalah indikasi sosial dimana ajaran agama menjadi penuntun dalam gerak kehidupan sosial masyarakat yang multiagama. Sedangkan kehidupan sosial tiap daerah yang beragam memerlukan penanganan lebih lanjut, tentu saja tidak dapat dipukul rata bahwa tiap daerah mempunyai kecenderungan permasalahan yang sama. Pemerintah daerah yang diharapkan menjadi fasilitator yang representatif di daerahnya lebih memegang faktor dominan dalam mencoba memasuki ranah kehidupan -salah satunya kehidupan beragama- di daerahnya. Kredo inilah yang tidak termaktub dalam UU No. 22 tahun 1999.

Banyak indikasi-indikasi yang harus dikaji oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai representasi daerahnya) jika benar-benar ingin mencoba menuntaskan permasalahan-permasalahan yang kemudian membawa agama sebagai suatu pokok permasalahan padahal belum tentu akar permasalahan adalah kasus konflik karena perbedaan agama. Fungsi pemerintah sebagai mediator dan akomodator harus dioptimalkan, dalam menyelesaikan konflik-konflik yang membawa agama –yang dikatakan adalah sebuah akar permasalahan konflik- tanpa menisbikan aspirasi dan kehendak entitas sebuah masyarakat sebagai subyek dan aktor dalam perubahan sosial. Kajian-kajian empiris dan objektif dalam melihat sebuah permasalahan mutlak dilakukan, apakah indikasi sosial ekonomi turut berpengaruh dalam menganalisa sebuah konflik SARA.

Dan mengenai otonomi penuh terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi dan mengakomodir masyarakat di daerah dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan sosial masih cukup relevan mengingat faktor ke-bhinekaan Indonesia, sekaligus menjamin supremasi hukum atas tindakan-tindakan melanggar HAM dengan adil dan transparan. Namun, tentu saja fungsi pemerintah disini sebatas mediator, akomodator dan fasilitator, bukan sebagai pengatur dan penentu kehidupan masyarakat (masyarakat sebagai objek), karena kepentingan rakyatlah yang harus diutamakan. Serta terus menerus memfasilitasi pendidikan yang mencerahkan untuk meningkatkan kesadaran seluruh rakyat untuk saling menghargai perbedaan sebagai bangsa yang plural dan majemuk. Tidak memicu dan mempertajam konflik-konflik karena perbedaan, namun mempunyai tujuan konstruktif untuk lebih membangun negara Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.



Daftar Refenrensi Buku

· H. Syaukani, “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan,” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

· Nur Fauzi dan R. Yanto Zakaria, “Mensiasati Otonomi Daerah”, KPA bekerjasama dengan Insist Press, Jogjakarta, 2000.

· Warsito Utomo,”Menyikapi Era Otonomi Daerah”, Insist Press, Yogyakarta, 2000.

· Andi Malaranggeng,”Otonomi Daerah Persepektif Teoritis dan Praktis”, BIGRAF Publishing, 2001.


Koran
·
Kompas, Selasa 18 Januari 2000.


READ MORE - Implementasi UU No. 22/1999

Jumat, 30 Januari 2009

Pariwisata

PERANAN SAPTA PESONA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI INDONESIA
(Canang Bagus Prahara Umpu)


Pariwisata bukanlah sesuatu hal yang baru, kegiatan berwisata sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu. Pada zaman dahulu orang telah melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang jauh. Dan dalam bentuk sederhana dikenal dengan sebutan “Tamasya” atau “Perlawatan”. Namun seiring dengan berbagai perkembangan yang dicapai, baik dalam bidang ekonomi, budaya, teknologi dan sebagainya. Maka bentuk kegiatan pariwisata telah berkembang menjadi suatu kegiatan yang lebih luas. Sejak Pelita I sampai dengan Pelita V perkembangan kepariwisataan Indonesia telah menunjukkan keberhasilan yang cukup menggembirakan, baik dari segi kunjungan wisata dari mancanegara maupun domestik, lapangan kerja maupun perkembangan sarana dan fasilitas yang dibangun.
Perkembangan pariwisata yang pesat tersebut telah memberi peluang yang cukup besar terhadap berbagai usaha, baik yang langsung berkaitan dengan kebutuhan pariwisata maupun usaha yang tidak langsung berkaitan. Usaha-usaha yang langsung berkaitan pariwisata adalah usaha akomodasi, usaha penyediaan makanan dan minuman, usaha jasa angkutan, usaha biro perjalanan, usaha biro perjalanan, usaha cinderamata, pameran dan lain-lain. Sedangkan usaha yang tidak langsung adalah usaha yang di sektor pertanian, usaha dibidang industri, usaha dibidang konstruksi, dan lain-lain.
Di Indonesia pariwisata merupakan salah satu sektor yang strategis dalam pembangunan nasional dan sebagai wahana dalam mengatasi masalah penerimaan devisa, lapangan kerja, pembangunan daerah, pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan persatuan dan kesatuan. Di sisi lain pariwisata mampu memberikan dukungan terhadap aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan pariwisata diarahkan menjadi sektor andalan yang mampu mendorong sektor ekonomi dan sektor terkait lainnya.[1]
Namun demikian bila dibandingkan dengan negara-negara lain, upaya peraih wisatawan mancanegara terutama dengan ASEAN, Indonesia masih jauh ketinggalan. Berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi di dalam meraih wisatawan cukup banyak, baik kendala maupun tantangan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Tantangan dari dalam negeri berkaitan dengan masih perlunya meningkatkan citra dan mutu pelayanan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain terutama negara ASEAN dalam peyediaan produk dan fasilitas wisata bagi wisatawan nusantara masih dihadapkan kepada masalah tersedianya jasa dan pelayanan sesuai dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia.
Keberhasilan usaha pariwisata pada khususnya dan pembangunan pariwisata nasional pada umumnya berkaitan erat dengan kepedulian terhadap lingkungan. Yang tentunya hal ini sangat penting untuk menentukan dan menjaga kelangsungan usaha serta terjaminnya pelestarian flora dan fauna. Selain itu berkembangnya seni dan budaya masyarakat sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional. Dari sumber daya manusianya sendiri, sangat perlu melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan pariwisata. Sehingga upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah upaya penyuluhan dan bimbingan tentang sadar wisata di dalamnya tercakup sapta pesona, dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Berdasarkan SK Menteri Parpostel No. KM5/UM209/MPPT-89, Sapta Pesona adalah unsur yang terkandung di dalam setiap produk pariwisata serta dipergunakan sebagai tolok ukur peningkatan kualitas produk pariwisata. Sapta pesona memiliki 7 unsur :[2]
1. Rasa aman pada diri manusia dan semua yang melekat pada dirinya adalah hal utama bagi manusia, oleh karena itu segi aman merupakan tuntutan yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi agar para wisatawan terbebas dari segala bentuk rasa dan tindak ancaman, kecelakaan dan lain-lain.
2. Kondisi yang tertib adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang, termasuk wisatawan yang tercermin dari suasana teratur. Dan hal lain berkaitan dengan kondisi tertib adalah kedisplinan. Jadi tertib dan disiplin merupakan dua hal yang penting di dalam kehidupan ini, sebab kedua hal tersebut apabila disosialisasikan dalam konteks pariwisata, akan diperoleh pelayanan secara profesional.
3. Bersih adalah suatu keadaan atau kondisi lingkungan dan suasana yang menampilkan kebersihan dan kesehatan di semua tempat yang menjadi kegiatan manusia baik di tempat umum maupun di daerah temapt tujuan wisata. Kebersihan merupakan cerminan kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Sebab kebersihan adalah hasil dari cara hidup manusianya. Lingkungan beserta makanan dan minuman yang bersih, merupakan budaya baik yang sangat penting di dunia pariwisata.
4. Sejuk adalah suatu keadaan/kondisi yang menampilkan lingkungan dan suasana yang sejuk nyaman dan tentram serta lingkungan yang serba hijau dan segar .Kesejukan dapat berarti ganda, baik udara dari segi tumbuhnya maupun segi citra dari suatu penampilan. Oleh karena itu kita wajib menampilkan citra sejuk kepada tamu-tamu dan juga pada diri kita sendiri sejuk ini lebih bersifat kesejukan.
5. Indah adalah suatu keadaan/kondisi yang menampilkan suasana yang menakjubkan keserasian dan keselarasan seatu lingkungan .seperti tata warna, tata letak, tata ruang gaya gerak selaras dan serasi di obyek wisata. Akomodasi sehingga memberi kesan indah. keindahan lebih bersifat nyata, dapat dilihat.
6. Ramah tamah adalah suatu sikap dan prilaku seseorang yang menunjukan keakraban, sopan dan mau membantu. Keramahtamahan juga manisfestasi dari keberadaan dari suatu bangsa. Dengan watak dan budaya Indonesia yang selalu menghormati tamunya dan dan dapat menjadi tuan rumah yang baik Hal ini tentu sangat menarik bagi wisatawan, sebab mereka mengharapkan pelayanan yang baik dengan sikap yang ramah
7. Kenangan adalah suatu kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang di perolehnya. Kenangan yang ingin di wujudkan dalam ingatan wisatawan adalah kenangan indah dan menyenangkan dalam berwisata ke Indonesia. Kenangan indah ini akan di dapat semua unsur yang menjadi sarana mencapai kepuasan itu berfungsi dengan semestinya .
Tujuan program Sapta Pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab segenap lapisan masyarakat baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas, agar dapat bertindak dan mewujudkannya dalam perikehidupan sehari-hari.
Peranan Sapta Pesona dalam pengembangan pariwisata di Indonesia bertujuan sebagai berikut :
· Mengetahui peranan Sapta Pesona dalam mengingatkan pembangunan peristiwa di Indonesia .
· Mengetahui aplikasi dari butir-butir Sapta Pesona dalam masyarakat
· Mengetahui informasi mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan sadar wisata yang dialamnya tercakup sapta pesona
Kemudian juga serta masyarakat luas akan memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti :
· Meningkatkan masyarakat sadar wisata dalam rangka memacu dan pengembangan pariwisata nasional.
· Dengan memahami arti dan manfaat pembangunan pariwisata, masyarakat akan spontan dan ikut afktif melibatkan diri kegiatan-kegiatan pembangunan di Indonesia.
· Memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakart seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
· Masyarakat mengetahui kewajiban dan tanggungjawab dalam tugasnya masing-masing.
· Dengan memahami dan menghayati tentang Sapta Pesona sebagai salah satu kebijaksanaan peningkatan citra dan produk wisata .
Dalam meningkatkan pembangunan kepariwisataan di Indonesia, peranan Sapta Pesona sangat diperlukan karena tentunya Sapta Pesona tersebut dapat dijadikan pedoman atau awal acuan dalam menilai perkembangan pariwisata yang telah berjalan dari tahun ke tahun.[3]
Mewujudkan Sapta Pesona identik dengan menambah pesona pariwisata Indonesia. Itu berarti meningkatkan daya tarik atau daya pesona daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia. Dengan demikian citra positif dari negara Indonesia akan terbentuk dengan sendirinya. Peranan Sapta Pesona akan memberikan hasil dalam pembangunan pariwisata dari tahun ke tahun yang dapat di lihat dari berbagai segi seperti :
· Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat bahkan target/sasaran yang telah di tetapkan. Dari 1.625-965 orang pada tahun 1989 menjadi 4.324.229 orang pada tahun 1995. Sedangkan wisatawan nusantara meningkat rata-rata 1,5% per tahun, dari 64.516.000 kunjungan tahun 1991 menjadi 83.651.000. Kunjungan tahun 1994 dan pada tahun 1995 meningkatkan lagi menjadi 100,2.
· Jumlah uang yang dikeluarkan oleh wisatawan mancanegara dalam bentuk penerimaan valuta asing selama ini mencapai US$ 13.177. Sementara, dalam tahun-tahun pertama pelaksanaan (94,95) berjumlah US$ 10.018 per tahun dan pengeluaran wisatawan nusantara mencapai + Rp.11,7 triliun tahun 1994 dan 12,2 triliun tahun 1995.
· Kesempatan berusaha dalam bidang pariwisata maupun sektor-sektor yang terkait semakin meluas.
· Tenaga kerja yang dapat ditampung di sektor pariwisata maupun sektor-sektor yang terkait semkin meningkat. Pada tahun 1993 dipekirakan terserap tenaga kerja (langsung/tidak langsung) sebanyak 5.160.000 orang.
Selain itu keberhasilan dapat di lihat dari dampak positif yang tidak dapat diukur seperti :
· Semakin meningkatnya seni dan budaya bangsa.
· Semakin meningkatnya sadar wisata dan partisipasi masarakat dalam pembangunan pariwisata.
· Semakin dikenalnya obyek dan budaya tarik wisata oleh wisatawan mancanegara maupun oleh wisatawan nusantara.
· Semakin peningkatnya kepedulian terhadap lingkungan.
Pengaplikasian dan butir-butir Sapta Pesona dalam pelaksanaannya di masyarakat tentu tidak lepas dari peran serta seluruh komponen masyarakatdan tentunya harus sesuai dengan kondisi negara. Beberapa bentuk aplikasi dari butir-butir Sapta Pesona tersebut antara lain :[4]
· Aman :
- Bebas dari pencopetan, pemerasan selama berada di tempat obyek wisata dan tempat-tempat lainnya.
- Bebas dari kecelakaan yang disebabkan alat perlengkapan dan fasilitas yang dipergunakan kurang baik, seperti lift di hotel-hotel, alat perlengkapan rekreasi dan olah raga.
- Bebas dari gangguan masyarakat, misalnya pemaksaan oleh pedagang asongan di tempat-tempat rekreasi atau obyek wisata.
· Tertib :
- Jam masuk kerja karyawan baik di hotel-hotel, biro-biro perjalanan, juga obyek-obyek wisata selalu tepat waktu.
- Tata letak bangunan, taman dan tanaman teratur rapi, sesuai dengan aturan.
- Pelayanan dilakukan dengan baik dan cepat.
· Bersih :
- Lingkungan yang bersih di obyek wisata, hotel-hotel dan angkutan yang bebas dari kotoran, sampah, corat-coret, polusi udara dan lain-lain.
- Makanan dan minuman yang akan dikonsumsi bersih dan sehat.
· Sejuk :
- Turut aktif memelihara lingkungan serta hasil penghijauan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat atau pemerintah.
- Mengisi ruang kerja, kamar-kamar hotel dengan berbagai penghijauan dan penyubur
- Berperan aktif dalam melaksanakan, melakukan penanaman pohon dilingkungan obyek wisata, halaman hotel.

· Indah :
- Ikut berperan dalam memelihara lingkungan dan keindahan alam.
- Melakukan penataan terhadap lingkungan agar tampak selaras, serasi dan seimbang.
· Ramah Tamah :
- Pelayanan yang ramah dan diikuti dengan senyum dapat memberikan kesan yang menarik
- Menghormati tamu, baik wisatawan mancanegara maupun wisatrawan nusantara sehingga mereka merasa dihargai dan diperhatikan.
· Kenangan :
- Mewujudkan kenangan yang indah dalam ingatan wisatawan dengan pelayanan yang baik.
- Atraksi seni budaya yang khas dan mempesona, baik itu berupa seni tari, seni suara maupun berbagai macam kesenian yang lain.
Usaha yang dilakukan pemerintah dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan sadar wisata yang di dalamnya tercakup Sapta Pesona adalah sebagai berikut :
a. Pemerintah Pusat
Membuat peraturan-peraturan, menciptakan iklim dan kondisi yang sehat serta mengadakan prasarana yang dapat memperlancar perkembangan pariwisata pada umumnya dan perkembangan pariwisata internasional pada khususnya.
b. Pemerintah Daerah
Membantu dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, menciptakan iklim dan kondisi yang sehat di daerahnya serta mengadakan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang akan dapat memperlancar perkembangan pariwisata pada umumnya dan pariwisata dalam negeri pada khususnya.
Kebijakan Sapta Pesona ini merupakan salah satu cara untuk menaikkan tingkat devisa bagi negara di sektor Non Migas. Indonesia yang mempunyai beragam kebudayaan dan adat istiadat serta kekayaan alam yang berlimpah ruah merupakan salah satu daerah tujuan wisata di dunia internasional. Kekayaan alam dan keberagaman adat istiadat serta budayanya merupakan faktor utama dalam pembuatan kebijakan tentang Sapta Pesona ini. Bukankah sayang sekali apabila kekayaan alam yang ada itu hanya kita sia-siakan saja. Dengan mengandalkan kekayaan alam yang ada tersebut, Indonesia mencoba untuk mengeruk devisa dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan penghasil devisa yang sangat besar selain sektor migas.
Banyak faktor yang mendukung dibuatnya kebijakan tentang Sapta Pesona ini seperti faktor kekayaan alam yang melimpah ruah, alam Indonesia yang masih asli dan belum terjamah oleh mesin-mesin industri, keberagaman budaya dan adat istiadat serta kekayaan alamnya, sumber daya alam yang merupakan salah satu daya tarik pariwisata. Tetapi selain faktor-faktor yang mendukung ternyata terdapat juga faktor-faktor yang menghambat berjalannya kebijakan tentang Sapta Pesona ini seperti, faktor tetap kurang ramahnya cara pelayanan terhadap para wisatawan, kurang terjaganya keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan, kurangnya pendidikan tentang sadar wisata di tingkat masyarakat, tidak berjalannya pendidikan yang di canangkan oleh pemerintah tentang gerakan sadar wisata, tidak terciptanya suatu bentuk kesadaran akan arti pentingnya pariwisata di Indonesia, kurang terjaganya citra Indonesia sebagai salah satu negara tujuan wisata di mata internasional.
Model kebijakan yang di turunkan oleh kebijakan tentang Sapta Pesona ini menggunakan model kebijakan yang model Konseptual karena menggunakan analisa kebijakan maupun evaluasi kebijakan. Dengan model ini, maka kita akan dapat segera mengenali suatu bentuk kehidupan, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan ekonomi atau kehidupan politik. Dengan memakai bentuk kebijakan ini maka kita akan segera mengetahui apakah faktor yang menjadi pendukung atau faktor yang menjadi penghambat dari jalannya suatu kebijakan itu.
Model kebijakan koseptual ini dapat digunakan untuk :
1. Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran kita tentang kehidupan politik dan kebijakan pemerintah.
2. Menunjukkan segi-segi penting dari kebijakan yang telah dibuat.
3. Membantu kita untuk berkomunikasi satu sama lain dengan memusatkan pada hal-hal yang penting dan kehidupan politik.
4. Mengarahkan usaha kita untuk mengerti lebih baik mana yang penting dan mana yang tidak penting.
5. Menganjurkan adanya penjelasan-penjelasan mengenai kebijakan pemerintah serta dapat pula meramalkan akibat-akibat yang akan terjadi.
Di dalam mengambil kebijakan kita selalu harus memperkirakan diperolehnya hasil-hasil yang bersifat fisik dan memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan yang terpancar dari ide pengambilan kebijakan yang merupakan ”etcical proportion”, dalam hal ini lingkungan dan hubungan-hubungan yang terjalin akan membatasi dan menentukan pengambilan keputusan dalam pemilihan bentuk kebijakan itu.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang strategis dalam pembangunan nasional, karena memberikan peluang yang cukup besar terhadap berbagai usaha. Dalam meningkatkan perkembangan pariwisata di Indonesia, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penyuluhan dan bimbingan tentang sadar wisata yang didalamnya tercakup Sapta Pesona. Peranan Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan di bidang pariwisata serta pengaplikasian butir-butir Sapta Pesona.dalam kehidupan masyarakat.
Usaha pemerintah dalam pemerintah dalam menjalankan usaha pariwisata hendaknya berjalan seiring dengan peningkatan sadar wisata masyarakat serta proses penciptaan Sapta Pesona haruslah sejalan dengan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah hendaknya dapat menetapkan dan melaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab butir-butir Sapta Pesona baik dalam bidang tugasnya maupun dalam kegiatan sehari-hari.
Kebijakan Sapta Pesona ini apabila berjalan dengan baik maka akan menaikkan citra negara Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata di mata Internasional. Karena akan sayang sekali apabila kekayaan alam dan kekayaan budaya serta adat istiadat kita ini akan mati begitu saja apabila tidak ada suatu upaya untuk memelihara dan melestarikannya. Seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu dalam melestarikan dan memelihara kekayaan alam dan kekayaan adat istiadat serta budaya kita ini agar tidak hanya menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak cucu kita nanti.




Daftar Pustaka

· Syaukani HR,”Otonomi Daerah di Di Era Baru”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

· Widiatmoko,”Tour & Travel Principal”, Dirjen Pariwisata, Yogyakarta, 1997.

· Departemen Pariwisata,”Pos Dan Telekomunikasi-Direktorat Jenderal dan Pariwisata”, Panduan Sadar Wisata 2&3, Jakarta, 1996.

· Kompas, 16 Agustus 2000.
[1] Syaukani HR,”Otonomi Daerah di Di Era Baru”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal 95-98
[2] Departemen Pariwisata, “Pos Dan Telekomunikasi-Direktorat Jenderal dan Pariwisata”, Panduan Sadar Wisata 2&3, Jakarta, 1996.
[3] Kompas, 16 Agustus 2000.
[4] Widiatmoko, “Tour & Travel Principal”, Dirjen Pariwisata, Yogyakarta, 1997, hal 56.
READ MORE - Pariwisata

Militerisme

Militer dan Proses Demokratisasi di Indonesia
(Canang Bagus Prahara Umpu)


PENDAHULUAN
Gerakan reformasi total yang menuntut perubahan menyeluruh atas segala wacana dan praksis politik, telah berhasil merontokkan kekuasaan orde baru pada paruh awal 1998 dan membawa Indonesia berada di bawah pemerintahan transisional yang bertugas mengemban agenda-agenda reformasi. Beberapa agenda mengenai demokrasi dan desentralisasi kekuasaan menjadi pembicaraan hangat publik, angin perubahan yang begitu kencang telah menghembuskan euforia politik stadium tinggi. Terbukanya kran-kran demokrasi lewat beberapa kebijakan liberalisasi pemerintah dan imajinasi politik yang tinggi dari masyarakat membuat transisi demokrasi menjadi optimisme untuk membawa bangsa ini keluar dari kemelut krisis yang membelitnya.
Namun optimisme yang dibangun mengalami kemandulan disaat pilihan harus ditentukan, sebab kalau mau merujuk kebelakang pada masa awal-awal tumbangnya soeharto dan sampai sekarang masih kelihatan, ada 3 kelompok pada masyarakat bangsa kita yang berbeda sikap dan pandangan dalam memandang tuntutan reformasi. PERTAMA, yang menghendaki reformasi total artinya sangat mendasar dan mendekati revolusi. KEDUA, kelompok masyarakat yang menganggap reformasi itu teristilah sebagai perubahan yang besar. KETIGA, anti reformasi atau yang dikenal dengan status quo[1] .
Belajar dari beberapa negara dunia ketiga lainnya, proses transisi memang menjadi sebuah momok yang menakutkan. Karena beberapa pertimbangan internal dan eksternal yang sama-sama tidak bebas dari kepentingan, maka transisi yang mulus harus menyelesaikan syarat-syarat mutlak agar kecendrungan sesudahnya bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Syarat-syarat itu berupa pemotongan terhadap sisa rezim lama yang masih bermain di struktur pemerintahan dan dominan, menghapus kekuatan militer dalam pemerintahan agar konsolidasi sipil bisa berjalan (dalam konteks Indonesia Dwi Fungsi TNI), dan meminta pertangungjawaban rezim lama di depan publik sebagai sinyal bahwa demokrasi akan ditegakkan.
Tapi terkadang prasyarat itu menjadi komoditas politik pemerintahan baru, karena konsesi di tingkat elit dan munculnya reformis-reformis gadungan di akhir pertandingan membuat arah reformasi menjadi kabur dalam pertikaian-pertikaian dan lagi-lagi demokrasi menjadi alat delegitimasi.

Transisi Indonesia : Antara Demokrasi dan Neo otoriterianisme
Konsekwensi yang akan terjadi dalam transisi demokrasi berdasarkan pengalaman negara-negara dunia ketiga hanyalah mempunyai dua kecendrungan Demokratis atau neo otoriter. Indonesia memasuki periode transisional yang dibarengi dengan semakin meluasnya krisis, akibat masih kuatnya kekuatan politik utama rezim otoriter orde baru dalam struktur pemerintahan, juga ditandai dengan makin menguatnya tuntutan agar reformasi sesegera mungkin terwujud secara signifikasi dan memadai bagi demokrasi. Lalu seiring dengan hal itu, mengemuka pula beberapa gagasan berkenaan dengan cara pencapaiannya termasuk di dalamnya adalah persoalan menegasi segala aspek kehidupan yang dikembangkan oleh rezim otoriter orde baru.
Berangkat dari hal diatas, maka untuk mewujudkan dan mengkonsolidasikan demokrasi (dalam makna pemutusan terhadap segala warisan orde baru ) harus ada proses pembentukan pemerintahan sementara (transisi) sipil demokratik[2], karena penegasian secara total terhadap struktur dan sistem otoriterianisme rezim orde baru adalah landasan bagi terbentuknya permanen sipil demokratik serta sistem yang demokratis.
Demokrasi memang sebuah hal yang menarik untuk terus di kaji keberadaannya baik di kalangan akademisi maupun politisi ataupun rakyat biasa, demokrasi selalu menimbulkan pertanyaan, akan tetapi demokrasi bukan hanya sebuah wacana yang hanya dibicarakan namun bagaimana caranya diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia sendiri diskursus mengenai demokrasi telah digali dan sudah berlangsung selama 50 tahun[3], seperti yang diungkapkan seorang ilmuwan politik G Bingham Powell tentang demokrasi :
1. The legitimacy of the government rest on a claim to represent the of its citizens. That is the claim of government to obedience to its laws is based on the government’s assertion to be doing what they want it to do.
2. The organized arrangement that regulates this bargain og legitimacy is the competitive political election. Leaders are elected at regular intervals, and voters can choose among alternative candidates, in practice at least two political parties that have a change af winning are needed to make such choices meaningful.
3. Most adults can participate in the electoral process, boyh as voters and as candidates for important political office.
4. Citizens votes are secreet and not coeced
5. Citizens and leaders enjoy basic freedom af speech, press, asembly and organization, both established parties and new ones work to gain members and voters[4]
Ungkapan ini senada dengan hasil Kongres Amerika tahun 1989 dalam menentukan kriteria dari negara-negara eropa timur (kita tahu bahwa negara-negara ini adalah eks negara komunis) yang pantas di beri bantuan, dan untuk melihat apakah negara itu menerapkan sebuah sistem demokratis, maka antara lain dikemukakan ciri-ciri sebagai berikut ; (a) didirikannya sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif, berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil, (b) diakuinya secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kemerdekaan berbicara, beragama dan berkumpul, (c) dihilangkannya semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik, (d) diciptakannya suatu badan kehakiman yang bebas, dan (e) didirikannya kekuatan-kekuatan militer, keamanan dan kepolisian yang mandiri serta tidak memihak[5].
Indikator dari beberapa ciri demokrasi ini merupakan elemen yang umum dalam ilmu pengetahuan terutama ilmu politik, serta dengan indikator-indikator tadi dapat memudahkan kita untuk melihat dan membandingkan secara sistematis tentang negara yang disebut demokratis dan dapat kita lihat perkembangan serta implementasi demokrasi suatu negara atau antar rezim.
Otoriterianisme adalah istilah ilmu politik yang mencuat dan paling mengejutkan dalam sejarah umat manusia, gejala ini muncul pada paruh pertama abad 20. Negara otoriter mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat dan mempertahankan kekuasaan dengan tegas sebuah elit polit kecil yang despotik, ia juga sebuah rezim yang haus kuasa, tepat seperti yang dilukiskan oleh George Orwell dalam romannya “Animal Farm” (1943). Dua rezim totaliter paling kondang abad ini seperti yang di deskripsikan Hannah Arendt dalam bukunya, adalah pemerintahan Nasional-sosialisme (NAZI) di bawah tongkat komando Adolf Hitler (1933-1945) di jerman dan kekuasaan Bolshevisme Soviet dibawah Jossef W Stalin (1922-1953).
Dalam praktek yang dikedepankan, totaliterianisme selalu mengembangkan lembaga-lembaga politik baru dan menghancurkan semua tradisi sosial dan, legal dan politik yang ada di negara itu. Totaliterianisme mengubah kelas-kelas sosial menjadi massa, mengantikan sistem multi partai bukan dengan sistem partai tunggal melainkan suatu gerakan massa, mengalihkan kekuasaan dari tentara ke polisi rahasia dan mengarahkan politik luar negeri secara terbuka kepada kekuasaan dunia[6].
Pendapat ini mungkin masih jauh dari kenyataan Indonesia kontemporer, namun antisipasi ke arah sana harus segera dilakukan karena rezim seperti ini sangat tidak mengindahkan lagi hak asasi manusia serta tidak mempertimbangkan akal sehat, prinsip manfaat dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya.

Transisi Indonesia
Berakhirnya pemerintahan Soeharto dengan ditandai pengunduran dirinya yang dipublikasikan secara fantastis oleh semua media dan digantikan Habibie, menjadikan Indonesia masuk pada babak baru yaitu Era Reformasi. Agenda-agenda reformasi telah menjadi top list issue di pemerintahan baru yang berlabel pemerintahan transisional. Habibie yang dikenal khalayak ramai sebagai anak emas Soeharto, sulit melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya sehingga banyak kontroversi yang berkembang seputar penggantian ini konstitusional atau inkonstitusional. Issue bahwa Habibie adalah kepanjangan tangan Orde baru, dapat dibuktikan lewat kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak populis dan masih memiliki warna kental orde baru. Dominannya peran sosial-politik militer dinilai menjadi penyebab utama represi militer di politisasi massa dan norma-norma anti demokrasi di masa orde baru, sama sekali tidak tersentuh oleh Habibie, terbukti dengan tidak dicabutnya Dwi Fungsi TNI ketika sidang istimewa 1998, juga diangkatnya Andi M Ghalib sebagai Jaksa Agung yang nota bene militer[7].
Tetapi ada beberapa terobosan inovatif yang dilakukan Habibie di jamannya, dan salah satu track recordnya yang menarik adalah dilakukannya Pemilu Pertama yang Jujur dan Adil (walaupun lebih sedikit dibandingkan Soeharto), sistem multi partai sebagai terapan baru cukuplah diacungi jempol, artinya satu syarat demokrasi telah dilakukan yaitu menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Pemilu ini menghasilkan 48 peserta sebagai kontestan tetap, dan dalam catatan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), Pemilu 1999 memiliki catatan-catatan penting baik menyangkut kekurangan dan kelebihan, seperti : kurangnya keterlibatan penyelenggara (Committee) dan birokrasi serta kebebasan lembaga pemantau dan pers dalam mengontrol jalannya pemilu, serta mengenai kurangnya profesionalitas dan kesiapan penyelenggaraan di semua tingkatan, mobilisasi massa dan penggunaan issue-issue SARA dalam setiap kampanye partai serta masih ditentukan praktek-praktek kotor seperti : Intimidasi Flying voters, politik uang (money politics) dan lain-lain adalah catatan-catatan yang memerlukan perbaikan untuk masa mendatang dan tetap melakukan proses hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Disamping itu muncul pula organisasi-organisasi kemasyarakatan baru yang mengusung kebebasan hak-hak dasar, indikasi yang menguatkan adalah dengan dicabutnya pancasila sebagai azaz tunggal, dan pers bebas yang muncul seolah-olah mereka menikmati bulan madunya, munculnya majalah-majalah baru, tabloid-tabloid baru baik yang bertemakan perkembangan politik, ekonomi sampai berita seks sekalipun. Pers muncul tanpa takut di sensor dan di breidel atau SIUPP yang selama ini dipakai pemerintah untuk memasung mereka.
Selain beberapa catatan-catatan penting yang ditorehkan oleh Habibie di panggung transisi, ada beberapa hal juga yang mengandung kontroversi kebijakan dan ini sempat membawa situasi panas di dalam negeri, salah satunya adalah dengan diberikannya opsi kepada timor leste untuk melakukan referendum antara merdeka atau otonomi, padahal di saat yang bersamaan Menlu Ali Alatas bersama dengan Menlu Portugal sedang melakukan Lobby Internasional untuk membicarakan kelangsungan Timor leste di jenewa, tapi Habibie berkata lain dan hasilnya Timor Leste betul-betul menjadi Propinsi termuda di Indonesia karena Umurnya yang sangat pendek bergabung dengan Indonesia dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain.
Pemerintahan Habibie juga melakukan kebijakan ekonomi yang sampai sekarang terasa imbasnya, yakni penerbitan obligasi untuk mendanai rekapitalisasi bank-bank yang di tangani oleh BPPN. Hasilnya utang domestik semakin meningkat tajam dan membawa perekonomian berada pada kemerosotan dua sisi yanitu hutang dalam negeri dan hutang luar negeri.
Pemilu 1999 yang menjadi track record bagus dari Habibie sebagai sebuah pembelajaran demokrasi jugalah yang akhirnya menjatuhkan Habibie dari kursi RI I, dari hasil Pemilu dan sidang umum yang penuh konspirasi dan lobby di hotel-hotel jakarta akhirnya memutuskan Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur menggantikan Habibie sebagai Presiden RI.
Pemerintahan Gus Dur yang dikatakan perwujudan dari arus bawah, ternyata mulai menampakkan eksistensinya, dalam 50 hari masa kepemimpinannya beberapa catatan demokrasi mulai ditorehkkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah Reshuffle kabinet dengan membagi komposisi rata berdasarkan partai-partai yang ada, terasa memang ini adalah langkah moderat yang dilakukan Gus Dur untuk memanejemen konflik yang ada di dalam kabinetnya, juga dihapuskannya Departemen Penerangan dari strukltur kabinet membuat Gus Dur mendapat nilai lebih dimata praktisi demokrasi dan berbagai kelompok kepentingan lainnya perlahan-lahan pun posisi gus Dur mulai menguat. Setelah dirasa kabinet cukup comfortable untuk menjalankan pemerintahan, Gus Dur mulai melakukan pendekatan Internasional sebagai sebuah strategi politik luar negeri dan melakukan diplomasi-diplomasi terhadap negara-negara tersebut.
Negara-negara yang dikunjungi Gus Dur juga agak berbau silang pendapat dari dalam negeri, karena beberapa negara tersebut adalah negara-negara komunis seperti Kuba dan Cina, bahkan Fidel Castro diterima Gus Dur di sebuah Hotel di Havana Cuba hanya memajai kaos oblong dan sendal jepit menampakkan sebuah keakraban yang lebih di antara dua pemimpin tersebut, dan hal inilah yang membuat elit-elit politik dalam negeri merasa was-was Indonesia di bawa ke jalur yang salah. Ketika di luar negeri Gus Dur juga melakukan lontaran-lontaran kontroversi terhadap kinerja kabinet salah satunya adalah issue mencopot Soerojo Bimantoro sebagai Kapolri saat itu. Banyak memang hal-hal yang sangat kontroversial yang dilakukan Gus Dur semasa pemerintahannya, dengan joke-joke sebagai ciri khas seorang kyai, Gus mampu merebut simpati masyarakat.
Dalam kebijakan ekonomi salah satu langkah yang lagi-lagi kontroversi di tengah pembangunan negara demokrasi adalah melakukan pemngampunan-pengampunan terhadap obligator-obligator BLBI yang jelas-jelas telah merugikan negara hingga trilyunan rupiah, beberapa orang diantaranya Sofjan Wanandi dan Marimutu Sinivashan. Di dalam langkah hukum beberapa peristiwa penting yang patut di catat adalah Peradilan kasus HAM di Timor Leste, DOM di Aceh dan peradilan kasus Bank Bali, menampakkan adanya suatu perubahan orientasi yang dilakukan yaitu tentang HAM dan hukum yang mulai di tinjau ulang, sebuah hal juga yang sempat menjadi pembicaraan hangat waktu itu dan sempat menjadi perdebatan publik adalah dengan dikeluarkannya keputusan untuk mencabut Tap MPR yang berisi pelarangan ajaran Marxisme/ Leninisme di Indonesia, dan kelompok yang paling keras menentangnya adalah kelompok Fundamentalis Islam.
Dengan melihat replika pemerintahan Gus Dur tadi nampak ada beberapa perkembangan yang cukup signifikan, pemerintahan Soeharto yang otoriter mulai sedikit bergeser ke arah yang lebih demokratis, namun Gus Dur ternyata tidak bisa menjaga ritme ini, elit-elit politik yang merasa dirugikan mulai menyusun kekuatan dan mencari cara untuk menjatuhkan Gus Dur, akhirnya Kasus Buloggate dan Bruneigate menjadi kuburan bagi Gus Dur untuk meletakkan jabatan sebagai RI I, walaupun sampai saat ini Gus Dur masih bersikeras tidak pernah melakukan hal itu, namun sejarah menjadi saksi bahwa pergulatan elit memang tiada hentinya. Jatuhnya Gus Dur otomatis mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, selain Partai yang dipimpinnya adalah pemenang mayoritas di Pemilu 1999, Megawati juga di harapkan dapat menjadi pemimpin yang mampu menenggarai konflik elit saat itu.
Pemerintahan Megawati yang sampai saat ini masih berjalan, belum juga menampakkan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, sikap yang tidak jelas oleh seorang Megawati dan hanya menggantungkan keputusan lewat orang-orang dekatnya membuat rezim ini menjadi rezim yang tidak tegas. Seperti yang dilukiskan oleh sebuah harian Ibukota beroplah nasional, Megawati laksana Monalisa yang menyimpan misteri di balik senyumnya.
Beberapa langkah kebijakan pemerintahan ini diantaranya adalah dengan mendirikan Kodam Iskandar Muda di Aceh yang jelas-jelas sekarang terlibat konfrontasi terbuka dengan Indonesia sempat menjadi pergunjungan di kalangan akademisi dan praktisi demokrasi, belum lagi saluran dana hingga milyaran rupiah terhadap pembangunan asrama militer di jakarta dan statement yang menyatakan akan mencabut Dwi Fungsi TNI hingga 2009, membuat desas-desus sekitar istana, Megawati sedang melakukan usaha dengan menggandeng militer untuk mempertahankan kekuasaannya.
Pengadilan terhadap Soeharto yang sempat menjadi musuhnya lewat peristiwa 27 Juli jug tak kunjung tiba dengan berbagai alasan politis di dalamnya, walaupun ada beberapa persidangan yang melibatkan tokoh-tokoh nasional seperti Akbar Tanjung dan Rahardi Ramelan lewat kasus Buloggate, namun kasus ini tak pernah selesai dan masyarakat tidak bisa berharap banyak. Kebijakan ekonomi yang dibuat, salah satunya adalah dengan melakukan perpanjangan kewajiban pemilik saham atau PKPS yang jatuh 30 juni 2002.
Kecendrungan yang dibuat pemerintah Megawati memang bernada kompromistis dan mengaibaikan pembangunan demokrasi. Pertemuan yang dilakukan oleh Tokoh-tokoh Islam di rumah Amien Rais dengan mengusung tema silaturrahmi adalah indikasi kuat (seperti yang diberitakan oleh beberapa media massa) bentuk kekecewaan terhadap kinerja Megawati saat ini. Sidang Tahunan yang akan dilakukan di 2004 adalah sebuah bentuk kesempatan berbagai kelompok kepentingan untuk menanam investasi politik saat ini, bebarapa move politik telah dilakukan oleh sebagian kelompok ini dengan issue-issue yang sedikit memojokkan Pemerintahan Megawati, seperti kontroversi seputar Amandemen UUD ’45 yang bukan hanya datang dari kelompok luar namun internal PDI-P yang dipimpinnya juga melakukan Internal Struggle.
Hal inilah yang membuat Megawati sedikit berhati-hati dalam pengambilan keputusan, belum lagi ditambah dengan desakan dari beberapa daerah kaya yang memaklumkan dirinya dalam sebuah ikatan daerah seperti ; Aliansi Kabupaten-kabupaten Penghasil Minyak yang selama ini tidak puas terhadap kinerja pusat dalam pambagian hasil kepada daerah. Langkah-langkah mempertahankan kekuasaan sedang dilakukan, dan seperti yang digambarkan diatas militer sangat berperan besar dalam pertikaian ini, karena hanya militer yang mempunyai lembaga paling disiplin dan paling siap untuk mengambil kekuasaan sewaktu-waktu, artinya kecendrungan transisi demokrasi bisa bergeser menjadi Totalitarianisme dan bukan demokrasi.

Indonesia sekarang
Rezim Otoriter Korporatis, sebutan yang tepat untuk menggambarkan bentuk pemerintahan yang berkuasa saat ini. Oligarkis dalam system poliitk (power container), “liberal” dalam system ekonomi. Oligarkisme negara diwakili oleh partai politik baik dari kekuatan status quo (orde baru) maupun dari golongan moderat. Selain itu juga masih dominannya kekuatan militer dalam politik maupun ekonomi
Taransisi demokrasi yang diharapkan mampu membawa Indonesia kedalam sebuah tatanan yang lebih demokratis. Ternyata belum memeperlihatakan hasil yang begitu berarti. Depolitisasi politik yang berlasung sepanjang pemerintahan orde baru, membuat kita agak gagap berdemokrasi. Baik dalam beradaptasi, mensikapi keadaan maupun berpraktek. Disisi lain friksi ditingkatan elit politik yang tidak kunjung selesai membuat masa transisi semakin susah untuk dilalui. Penjatuhan pemerintahan Gus Dur merupakan salah bukti yang paling nyata
Transisi demokrasi hanya memeiliki dua kemungkinan yaitu, berhasil atau gagal sama sekali. Lalu bagaimana dengan Indonesia ?. Harus diakui transisi di Indonesia berjalan lambat, kalau tidak mau dikatakan gagal. Di banding negara berkembang lainnya, proses demokratisasi di Indonesia agak telat. Semenjak gelombang demokrasi ke II bergema, nyaris semua negara berkembang mengalami proses demokratisasi (1970-1980) sedangakan Indonesia mengalami fase demokrasi paska kejatuhan Soeharto 1998.
Dalam beberapa kasus transisi, mungkin yang relative agak berhasil adalah Nikaragua. Setelah kekuatan klan Somoza tumbang, kekuatan Revolusioner nya melakukan dua hal yang sangat berarti untuk mengawal keberlansungan demokrasi. Pertama, “membersihkan” kekuatan lama. Kedua, melakukan de-militerisasi. Kedua pokok hal tersebut, adalah dua syarat minimal dalam sebuah proses transisi. Sedangkan di Indonesia dua syarat minimal diatas tidak terjadi. Bahkan ada kecenderungan kedua kekuatan tersebut menguat kembali. Dua pemerintahan yang terbentuk dalam masa transisi tampaknya belum menghasilkan sesuatu yang berarti, tapi justru saling bertikai. Kejatuhan pemerintahan Gus Dur menjadi sebuah indikasi kuat bahwa politisi dari sipil ternta belum sesolid yang dikira dalam kerangka mengawal demokrasi. Bahkan pemerintahan yang terbentuk kemudian, tidak lain merupakan sebuah pemerintahan tipe populis. Sebuah pemerintahan yang bisda berkecendrungan otoriter. Adalah betul bahwa pemerintahan tipikal populis mendasarkan diri pada nasib wong cilik. Tetapi untuk mewakili kepentingan wong cilik (dalam bentuki kebijakan) belum tentu. Pmerintahan Megawati adalah bukti yang cukup merisaukan. Terkadang rezim seperti ini agak arogan. Karena selalu mengandalkan kekuatan pendukungnya untuk melakukan tekanan terhadap lawan politiknya.
Di banding mobilisasi seharusnya pendidikan politik lebih di utamakan dalam kerangka membangun partisipasi dan kesadaran politik masyarakat sangat. Tetapi, elit massa tampaknya lebih senang dengan mobilisasi daripada pendidikan. Patut untuk dicurigai, hal ini sengaja tidak dilakukan guna memepertahankan legitimasi kekuasaan mereka. Karena akan sangat berbahaya, jika masa pendukung semakin tinggi tingkat kesadaran politik yang dimiliki, maka akan dengan mudah melakukan kritik kecewaan terhadap partai. Resiko paling terburuk adalah partai akan kehilangan basis konstituennya. Walhasil depolitisasi yang dilakukan orde baru terhadap rakyat akan susah diatasi selama elit–elit yang ada masih berprilaku demikian.
Adalah satu hal lagi tampaknya yang cukup menggelisahakan dalam proses transisi adalah muncul dan menguatnya kekuatan lama. Hal ini tdak bisa dipandang enteng mengingat kekuatan lama ini memiliki benyak kelibahan diberbagai macam hal. Jika anasir lama ini tidak mampu diminimalisir maka nasib transisi sangat susah untuk diramalkan. Lagipula ditengah masyarakat yang sangat pragmatis kekuatan lama menumukan momentum. Berbgai surpey dan polling memperingatkan bahwa kebanyakan masyarakat sudah tidak terlalu memperdulikan baju politik tertentu mau lama atau baru, yang penting kebutuhan pokok mereka terpenuhi, harga tidak naik, eadaan aman tidak banyak kerusahan sosial. Terlebih lagi jika masyarakat sudah terbawa pada syndrom romantisme, dimana masyarakat kembali merinduykan orde baru. Sekali lagi hal ini sangat merisaukan proses demokaratisasi.
Akibat ketidakadialan sosial (kesenjangan pembanguan) dan nation building yang belum selesai persoalan nasionalisme menjadi sebuar pekerjaan rumah yang rumit. Pembayangan tentang Indonesia belumlah tuntas. Adalah tidak mengherankan jika persoalan separatisme menjadi momok bagi pemerintah. Tetapi menarik untuk dilihat setiap kerusahan sosial, dan issue separatisme, pemerintah lebih suka menggunakan pendekatan keamanan untuk menyeleasikannya, tanpa mau melihat akar persoalan yang sesungguhnya. Tidak pelak lagi, pemerintah sedangkan menghidupkan dan mempraktekkan tipikal nasionalisme ala Majapahit.
Pada titik inilah momentumnya, yaitu semakin menguatnya peran politik militer pemerintahan. Aceh, Irian Jaya merupakan contoh yang paling nyata. Harapan akan hilang militer dalam kancah politik akan semakin menipis. Karena bagaimanapun juga kekuatan militer secara poitik harus diminimalisir secara perlahan.
Supremasi sipil adalah hal mutlak dalam sebuah pemerintah, guna semakin mendemokratis sebuah negara. Tetapi akan menjadi sebuah persoalan jika sipil tidak mampu melakuakn kontrol terhadap militer, atau memiliterkan militer. Mengingat kemampuan militer untuk berpolitik, bahkan reserfoar yang dimiliki militer dalam beberapa tahun kedepan masih kuat. Hal ini tentu merupakan buah pendidikan militer lewat mekanisme dwi fungsi.
Lebih jauh ada bebarapa hal penting yang membuat militer suash untuk dimiliterkan. Ppertama, keengganan pihak sipil untuk mengembalikan militer ketangsi, karena mereka masih mengharapkan militer mendukung suara mereka dalam tingkatan parlemen. Kedua, mandiri nya keuangan tentar, tiga perempat anggaran belanja tentara bukan berasal dari APBN. Yaitu dari yayasan dan badan ekonomi yang dikelola oleh militer. Pembukuan keungan ini sangat dirahasiakan bahkan pemerintah sendiri agak kesusahan mengaksesnya. Ketiga, kemampuan tentara memainkan peran teritorial nya . Persoalan yang lain adalah bagaimana memformat hubungan sipil militer secra tepat, supaya militer tidak melakukan kontestasi. Karena kecenderungan militer dunia ketiga adalah militer yang suka berkontestasi, jika beberapa hak mereka di belejeti secara radiakal.
Ke lima, adalah arogansi yang melekat pada diri tentara, dan kemampuan menjaga otonominya. Klim historis yang dimiliki tentara tentang kemerdekaan Indonesia sangat kuat. Ketika para pendiri RI lebih suka berjuang secra diplomasi, tentara (dulu laskar) memprakarsai dirinya untuk melakukan perjuangan bersenjata bahakan ketika pemerintah tidak berniat mengorganisasikan tentara, tentara melakukakan peng-organisasan secara internal. Selama keempat hal ini tidak mampu dijawab oleh politisi sipil, adalah sangat mustahil megharapkan tentara berhenti berpolitik.

Pengalaman dari negara lain
Salah satu kesimpulan penting kajian-kajian mengenai demokratisasi mengatakan peran para pemimpin atau elit nasional sangat besar dalam proses-proses transisi dari rejim otoriter. Kesimpulan ini cukup tegas diungkapkan para peneliti transisi ke demokrasi sejak tahun 1970-an. Guillermo O’Donnel dan Philippe Schmitter, misalnya, dalam Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986: 19, 48) menegaskan bahwa "elite dispositions, calculations and pacts … largely determine whether or not an opening will occur at all." Ini tampak dari istilah-istilah yang digunakan, seperti "pakta elit" atau kesepakatan yang dicapai elit yang bersaing satu sama lain, "transaksi" atau kesepakatan antara pemimpin yang berasal dari rejim lama yang membelot dan memihak demokratisasi.
Kesimpulan lainnya dari kajian-kajian demokratisasi ialah yang menyangkut peran "masyarakat sipil". Masyarakat sipil dipandang sebagai inti kekuatan yang mendorong timbulnya liberalisasi atau keterbukaan dalam berbagai segi kehidupan politik rejim yang otoriter. Seperti disebutkan Schmitter,
agar sebuah tantangan yang efektif dan terus menerus terhadap pemerintah otoritarian dapat memuncak, dan agar demokrasi politik dapat tampil sebagai mode alternatif dominasi politik, suatu negara harus memiliki suatu masyarakat sipil dalam mana identitas-identitas komunitas dan kelompok tertentu harus eksis bebas dari negara dan dalam mana tipe-tipe unit-unit swa-diri tertentu mampu bertindak otonom dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan dan cita-cita mereka. Lebih lagi, identitas-identitas dan kepentingan-kepentingan ini bukan saja harus merata di seluruh negara, tetapi harus juga bisa dipusatkan bilamana diperlukan, yaitu harus bisa diorganisir guna tindakan kolektif yang terarah (G. O’Donnel, P.C. Schmitter, L. Whitehead, eds., Transisi Menuju Demokrasi. Kasus Eropa Selatan. Jakarta: LP3ES, 1992:5).
Penekanan pada peran elit dan masyarakat sipil dalam demokratisasi disertai dengan kurangnya perhatian pada peran yang mungkin dimainkan aktor atau kekuatan eksternal. Yang ditakankan adalah peran yang dimainkan kekuatan-kekuatan nasional-domestik. Transisi dari pemerintahan otoriter dan prospek bagi demokrasi politik dianggap terutama ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dan pertimbangan –pertimbangan nasional. Aktor-aktor eksternal, kata Schmitter, hanya memainkan peran pinggiran dan tidaklangsung, kecuali jika aktor eksternal tersebut hadir secara fisik sebagai suatu kekuatan pendudukan asing. Ini dimainkan oleh pendudukan militer Sekutu di Itali selepas Perang Dunia II, ketika Italia keluar dari cengkeraman fasisme.
Dalam masa yang belakangan, mulai bermunculan penelitian yang lebih serius mengenai peran aktor dan proses eksternal dalam demokratisasi. Peran sistem dunia dan sistem regional mulai mendapat perhatian, seperti tampak dari berbagai gagasan mengenai "efek demonstrasi" atau "bola salju" atau "internasionalisasi demokratisasi." Begitu pula, peran yang dimainkan aktor-aktor luar seperti organisasi internasional bukan-pemerintah (seperti organisasi hak asasi manusia), lembaga finansial internasional (IMF), atau organisasi politik internasional (PBB) mulai mendapat sorotan.
Salah satu persoalan pakta dan transaksi adalah penerapan kesepakatan. Ini mencakup persoalan-persoalan seperti bagaimana mempertahankan kesepakatan sehingga kesepakatan tersebut memiliki daya tahan, yang pada gilirannya akan melanggengkan lembaga-lembaga demokratis yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut. Juga terkait di sini soal ketersediaan sanksi terhadap unsur-unsur yang secara sepihak melanggar kesepakatan. Pengalaman El Salvador di Amerika Latin dan Kamboja di Asia Tenggara adalah sebagian ilustrasi yang dapat dikemukakan mengenai persoalan pelik di balik implementasi pakta.
Salah satu persoalan menyangkut sumbangan masyarakat sipil terhadap demokratisasi ialah adanya kecenderungan yang menunjukkan organisasi-organisasi masyarakat sipil tidak selalu menganut keyakinan, norma dan prosedur demokratis. Kelompok-kelompok prodemokrasi dalam masyarakat sipil memainkan peran penting membuka kesempatan warganegara berperanserta dalam proses reformasi politik dan demokratisasi. Kendati demikian, secara internal organisasi-organisasi masyarakat sipil tersebut tidak demokratis. Penelitian Kevin F.F. Quigley di Thailand ("Towards Consolidating Democracy: The Paradoxical Role of Democracy Groups in Thailand," Democratization 3(3)1996: 264-286) selaras dengan kesimpulan ini.
Sehubungan dengan peran aktor eksternal, salah satu badan dunia yang sering dikecam adalah IMF (International Monetary Fund). Lembaga ini dikritik tidak demokratis, mencampuri kedaulatan negara, dan merupakan alat negara-negara kuat memeras negara-negara miskin. Program-program bantuan IMF dipandang berbahaya secara politik, sosial, dan ekonomi mengingat beratnya syarat-syarat yang didesakkan terhadap negara yang akan menerima bantuan. Akibatnya, timbul protes dan kerusuhan ("IMF riots") yang pada gilirannya menimbulkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Penelitian Juha Y. Auvinen, "IMF intervention and political protest in the Third World: a conventional wisdom refined" (Third World Quarterly 17(3)1996:377-400) menyimpulkan intervensi IMF yang bersyarat berat tidak terkait dengan protes politik. Malahan, dana IMF dapat menyelesaikan masalah ekonomi dan mendorong terciptanya stabilitas politik. Temuan semacam ini, seperti tampak pada kasus-kasus di Asia Tenggara dan Timur yang dilanda krisis moneter dan ekonomi, belum dapat memupus kesan negatif mengenai peran IMF.
Uraian-uraian mengenai "pakta," "transaksi," mengisyaratkan adanya fungsi penting dalam masa transisi, yaitu mencari dan menciptakan titik-titik koordinasi pada masa transisi. Koordinasi ini diperlukan dalam rangka mengatasi masalah ketidakpastian dalam situasi transisi. Apabila tatanan politik dan ekonomi yang lama mengalami kerusakan sementara yang baru belum terbentuk, ketidakpastian politik akan sangat tinggi sehingga usaha-usaha mencari titik temu menjadi keharusan. Selain itu, usaha mencari dan menciptakan koordinasi juga penting mengingat ketidaksepakatan dan perbedaan pendapat yang tajam di bidang reformasi politik dan ekonomi.
Akhirnya, salah satu tema penting dalam literatur demokratisasi adalah argumen yang mengatakan "like produces like." Maksudnya, rejim otoriter akan melanggengkan budaya politik otoriter; dan dan lembaga-lembaga yang otoriter akan menghasilkan sikap-sikap yang otoriter. Di lain pihak, lembaga-lembaga demokratis akan menghasilkan sikap-sikap yang demokratis. Gagasan ini menganggap ada hubungan antara struktur politik dan sikap maupun keyakinan politik (Nancy Bermeo, Democracy and theLessons of Dictatorship, Comparative Politics 24(3)1992: 273-291). Jika argumen ini mengandung kebenaran, maka pendidikan demokrasi di masyarakat transisi pasca-otoritarianisme dihadapkan kepada tantangan bagaimana menangani warisan-warisan otoritarianisme di bidang sikap, keyakinan, dan kelembagaan. Tantangan lainnya, yang lebih menarik, ialah meneliti kesempatan-kesempatan belajar politik demokratis pada masa otoritarianisme. Gerakan reformasi mahasiswa menunjukkan dalam struktur politik yang otoriter tetap berlangsung proses belajar politik demokrasi – mudah-mudahan demikian.
Berangkat dari kenyataan objektif diatas, ada beberapa permasalahan sebenarnya yang menjadi kendala dalam memuluskan transisi demokrasi di Indonesia. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah masih dominannya kekuatan lama dalam struktur pemerintahan dan pengambilan kebijakan negara, belum diadilinya pelanggar-pelanggar HAM dan penjahat-penjahat politik di jaman Orde baru sebagai wujud penegakan hukum, Amandemen UUD 1945 sebagai langkah perbaikan konstitusi kita yang selama ini rancu baik dalam hal konsep yang tidak kekinian dan dan implementasi yang lemah diantara para pejabat pemerintah, serta tidak dicabutnya Dwi fungsi TNI yang jelas secara kasat mata menghalangi proses demokrasi
Dari kendala-kendala di atas jelas ini harus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan yang ada untuk menyelesaikannya, selain itu juga syarat yang lebih penting adalah pendidikan politik bagi masyarakat, agar masyarakat dapat mengerti hak-hak politik dan hak-hak ekonominya, karena mustahil masyarakat dapat mengerti kebijakan pemerintah dan penerjemahannya di lapangan tanpa mengerti akan hak-haknya. Di samping itu juga perlu dibentuknya kelas menengah yang mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah, sebab kepemimpinan nasional perlu diadakan bukan berdasarkan dari konsensus politik, tapi penguatan massa rakyat untuk membentuk karakter pemerintahan yang ada, sebab rakyat jelas sudah bosan dengan adegan-adegan pertikaian elit politik yang sampai hari ini masih berlangsung dan telah mengorbankan hak-hak rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas sebuah negara sebagai perwujuda cita-cita luhur demokrasi yang di dengungkan dari jaman yunani kuno

Harapan dan kesimpulan
Adalah benar bahwa proses transisi ini telah gagal dalam mengartikulasi kepentingan rakyat dalam bidang ekonomi dan hukum. Tetapi harus dingat ada beberap kemajuan penting dalam proses ini walaupun belum menunjukkan substansi sebenarnya, hanya masih pada tataran permukaan semata. Dibandingkan dengan rezim otoriter otoriter Orba, paling tidak ada beberapa kemajuan kecil yang bias kita lihat. misalnya pemilu yang lebih adil, adanya se ruang yang lebih bagi gerakan prodem dan opsisi, kebebasan berpendapat,pers yang “bebas”. Paling tidak keadaan ini membuat kita agak berlega hati.
Perjuangan untuk menuju demokrasi subtantif adalah hal yang mutlak. Karena demokrasi secara prosedural hanya mampu menjawab aspek politis semata. Berangkat dari inilah semua elemen prodem yang harus mampu mendorong proses transisi yang mandek.
Setidakanya ada beberapa hal yang harus menjadi bahan pemikitran kita semua tentang proses taransisi dan militer. Pertama transisi demokrasi tidak boleh berujung dengan otoriterianisme. Kedua, supremasi sipil atas militer adalah mutlak (dalam tata aturan main / Undang-undang). Ketiga hendaknya proses pencabutan dwi fungsi TNI harus dipikirkan lebih jauh lagi. Bahwa, langkah apa yang harus di pakai dalam memeiliterkan militer atau mengembalikan militer ke barak. Apakah model kontrol sipil subyektif atau kontrol sipil obyektif. Tetapi menurut hemat penulis sendiri kontrol sipil obyektif lah yang harus dipakai melihat model dan karakter militer dunia ketiga.
Adalah satu hal yang harus di lihat, bahwa karakter militer dunia ketiga adalah militer yang suka berpolitik. Jika hak-hak istimewanya merasa dibelejeti oleh sipil maka militer akan melakukan kontestasi. Maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana pola hubungan sipil militer yang paling tepat yang harus lakukan, saya kira inilah yang kan menjadi tantangan bagi pemeimpin negeri ini selanjutnya mengingat pemilu telah dekat.


Daftar pustaka

§ Arendt Hannah, Asal-Usul Totaliterianisme, Jilid III Totaliterianisme,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
§ Cipto, Bambang, Militer Pemilu, dan partai Politik, Pustaka Pelajar, yogyakarta,1998
§ Magnis-Suseno, Frans, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta 1997
§ G, Bingham Powell Jr, Contemporary democracies Participation, stability, violence, Harvard University Press, 1992.
§ Said, salim, Militer dulu dan sekarang, LP3ES, Jakarta 1999
§ Yulianto, Arif, Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orde Baru di tengan Pusaran demokrasi, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
[1] Haris, Syamsudin, Transisi Demokrasi, evaluasi kritis penyelenggaraan pemilu 1999, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jakarta,1999.
[2] Sujatmiko, Budiman, ibid.
[3] Magnis-Suseno, Frans, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta 1997
[4] G, Bingham Powell Jr, Contemporary democracies Participation, stability, violence, Harvard University Press, 1992.
[5]Support for East European Democracy (SEED) Act of 1989, (H.R.3402 ) 101st Congress 1st sess, 17 November 1989.
[6] Arendt Hannah, Asal-Usul Totaliterianisme, Jilid III Totaliterianisme,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
[7] Priyo Purnomo, Eko, mahasiswa Jadilah Oposisi Sejati, Makalah Lomba Seminar Akademik UGM,1999
READ MORE - Militerisme